BANYUWANGI – Hari pertama masuk kerja pegawai negeri sipil (civil servant) diwarnai inspeksi mendadak Komisi I DPRD Banyuwangi kemarin (11/7). Salah satu kesimpulan sidak tersebut, sistem absensi PNS dianggap rawan titipan.
Tiga anggota komisi 1 DPRD Banyuwangi melakukan inspeksi mendadak ke beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Para wakil rakyat itu mengamati absensi dan kinerja PNS pasca libur Idul Fitri. Hasil sidak tersebut, Chairman of Commission I DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda, menemukan bahwa sistem absensi PNS di SKPD di Banyuwangi masih tergolong rawan.
Dalam sistem itu masih memungkinkan PNS titip absen. The method, dengan memberikan ID card kepada rekannya. “Sesuai edaran Menpan RB, kita mengamati absensi PNS di hari pertama. Karena mereka tidak diperbolehkan cuti atau izin. However, sepertinya dengan sistem absensi seperti ini masih mudah ditembus. Because of that, kita coba mengunjungi beberapa SKPD,” jelas Ficky.
Meskipun sesuai hasil laporan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Banyuwangi menunjukkan seluruh PNS di SKPD maupun kantor kecamatan masuk kerja di hari pertama kemarin, tapi Ficky tetap menyarankan agar Bagian Organisasi BKD melakukan cek ulang. Selain masalah absensi, ada beberapa PNS yang masih kurang dalam hal pelayanan.
“Kami tadi juga memeriksa beberapa SKPD di jam setelah istirahat. Kita menemukan ada beberapa pelayanan kurang maksimal setelah jam istirahat, termasuk kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang tidak ada di tempat. Pemkab harus lebih tegas memberi sanksi kepada bawahannya,” tegas wakil rakyat asal Kecamatan Glenmore itu.
Meanwhile, Head of BKD Banyuwangi, Sis Wahyudi, mengatakan sejak pukul 10 pihaknya sudah memperoleh laporan dari seluruh SKPD dan kantor kecamatan mengenai absen para pegawai. Overall, kata Sih Wahyudi, para PNS di hari pertama kerja setelah libur tersebut masuk kerja.
Nevertheless, untuk mengantisipasi absensi titipan, ke depan BKD berjanji akan mengadakan mesin absensi yang menggunakan retina display. Mesin absensi berbasis retina itu bertujuan mencegah oknum PNS memanipulasi daftar hadir.
Besides that, jika memang nanti ada temuan terkait kecurangan absensi, BKD akan memberikan sanksi tergantung alasan yang diberikan si pegawai.
"Today (yesterday) tidak ada yang boleh izin atau cuti. Kita juga menyetorkan data absensi ke Kemenpan RB setiap hari. Kalau ketahuan, akan kita berikan laporan ke atasannya. Nanti hukumannya kita serahkan ke mereka, bisa penundaan kenaikan pangkat sampai penundaan gaji berkala," he concluded. (radar)
