DPRD Soroti Data Kemiskinan

0
89

Dewan Apresiasi SPM Online

BANYUWANGI – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun 2016 di tingkat Badan Anggaran (Banggar), berhasil dirampungkan Jumat (31/3) pekan lalu. Selanjutnya, DPRD sedang merumuskan rekomendasi terhadap LKPj yang disampaikan Bupati Abdullah  Azwar Anas.

Rekomendasi DPRD yang akan diputuskan dalam rapat paripurna itu berisi sejumlah catatan terhadap kinerja bupati selama tahun 2016. Untuk merumuskan rekomendasi itu, Banggar sudah melakukan kajian terhadap laporan hasil pembahasan komisi-komisi  dengan sejumlah Satuan Kerja  Perangkat Daerah (SKPD).

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) menjadi sorotan dalam pembahasan di tingkat Banggar. Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah akurasi data kependudukan. Dispendukcapil diminta meningkatkan akurasi data  kependudukan. Sebab, data kependudukan yang tidak akurat akan berdampak terhadap beberapa sektor yang lain. Termasuk soal pemberian bantuan beras untuk rakyat miskin   (raskin).

“Angka kemiskinan di Banyuwangi turun menjadi  9,2 persen. Tetapi informasi yang kami terima, alokasi raskin untuk Banyuwangi tidak turun, malah bertambah,” ujar Wakil Ketua DPRD Ismoko.  Mestinya, lanjut Ismoko, jika jumlah penduduk miskin  berkurang, maka secara otomatis jatah alokasi raskin juga ikut turun. Tapi yang terjadi, jatah raskin malah meningkat.

“Untuk memastikan mana yang benar, maka datanya harus akurat. Jumlah warga miskin yang tidak ada penurunan, atau data raskin yang tidak sambung dengan kondisi riil di lapangan,” cetusnya. Banggar mengapresiasi sejumlah capaian positif Dispendukcapil. Berdasar laporan Komisi I, kinerja Dispendukcapil selama  2016 cukup bagus karena sudah  berhasil menghilangkan biro  jasa yang beroperasi di sana.

Loading...

“Masyarakat datang sendiri, diberi nomor antrean untuk  mendapat layanan kependudukan,” ujarnya. Meski demikian, kalangan dewan tidak menutup mata terkait terhambatnya pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Namun, hambatan  layanan KTP-el itu bukan disebabkan kebijakan Dispendukcapil Banyuwangi, tetapi akibat  kelangkaan blangko yang disediakan pemerintah pusat.

Sektor lain yang mendapat nilai plus dari DPRD adalah bidang kesehatan. Menurut  Ismoko, mengacu hasil pembahasan Komisi I, kinerja bidang kesehatan cukup moncer  selama 2016. “Mengacu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), ada hal di bidang kesehatan yang  berhasil melampaui target,” kata  politikus Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Aspek pertama adalah keterjangkauan masyarakat terhadap layanan   kesehatan. Akses masyarakat ke padalayanan kesehatan semakin mudah. “Di setiap kecamatan telah ada Puskesmas. Selain itu, ada pula pusat kesehatan pembantu (pustu) di tingkat  desa atau kelurahan,” kata dia.

Aspek pembiayaan layanan kesehatan juga semakin baik. Selain  melalui program Kartu Indonesia  Sehat (KIS) dan jaminan kesehatan nasional (JKN) dari pemerintah RI,  Pemkab juga memberikan ban tuan  pembiayaan kesehatan masyarakat  melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Surat Pernyataan Miskin (SPM).

“Bahkan pengurusan  SPM bisa dilakukan secara online.  Ini sangat memudahkan masyarakat,”  tuturnya. (radar)

loading...