BANYUWANGI – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Abdullah Azwar Anas selama lima tahun menjabat bupati mengundang apresiasi positif DPRD Banyuwangi. DPRD berpendapat, selama hampir lima tahun Banyuwangi telah bertransformasi dari daerah yang kurang diperhitungkan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi baru di regional Jatim dan nasional.
Pendapat wakil rakyat itu terungkap pada rapat paripurna istimewa penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPj bupati akhir masa jabatan (AMJ) periode 2010-2015 Rabu malam (20/5). Empat pimpinan dewan, Ketua DPRD I Made Cahyana Negara, dan tiga wakil ketua, yakni Joni Subagio, Ismoko, dan Sri Utami Faktuningsih, kompak hadir untuk menilai kinerja kepemimpinan Bupati Anas selama lima tahun terakhir.
Paripurna yang langsung dihadari Bupati Anas, Wakil Bupati (Wabup) Yusuf Widyatmoko, anggota forum pimpinan daerah (forpimda), dan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu, juga menghadiri kegiatan yang dilangsungkan di ruang rapat paripurna kantor DPRD tersebut.
Rekomendasi DPRD terhadap LKPj AMJ Bupati Anas kali ini dibacakan sang Wakil Ketua DPRD, Ismoko. Dikatakan, berdasar hasil kajian dan telaah terhadap dokumen LKPJ AMJ tersebut, secara umum capaian kinerja pemkab terhadap urusan wajib dan urusan pilihan telah tercapai dengan baik, bahkan melampaui target.
Meski demikian, ada pula beberapa sektor yang capaian kinerjanya belum memenuhi target. Ismoko mengatakan, banyak keberhasilan yang telah dicapai Banyuwangi selama lima tahun terakhir. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya penghargaan yang diterima Banyuwangi, baik penghargaan tingkat provinsi maupun tingkat nasional.
Di sektor keuangan daerah, kata Ismoko, secara makro ekonomi, Banyuwangi mengalami transformasi dari daerah yang belum diperhitungkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Jatim. Hal itu dibuktikan dengan derasnya arus investasi yang masuk ke Bumi Blambangan dalam lima tahun terakhir.
Pada tahun 2010, investasi yang masuk Banyuwangi di bawah Rp 1 triliun, di akhir 2014 investasi di kabupaten sudah menebus angka Rp 3,4 triliun lebih. “Demikian pula dengan kekuatan APBD. Tahun 2010 APBD kita hanya Rp 1,2 triliun dan Pada APBD 2015 naik menjadi Rp 2,5 triliun,” ujar Ismoko.
Begitu juga pada sektor pendapatan asli daerah (PAD) naik dari Rp 90,3 miliar di akhir 2010 menjadi Rp 283,3 miliar di akhir tahun 2014. “Tetapi kenaikan PAD ini belum berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi makro di Banyuwangi,” kata politikus Partai Golkar tersebut.
Meski demikian, imbuh Ismoko, Banyuwangi berhasil menempati urutan 11 kabupaten terkaya se-Indonesia. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini juga menjadi yang terkaya nomor dua di tingkat Jatim setelah Kota Surabaya. “Ini berdasar hasil survei majalah Warta Ekonomi,” cetusnya.
Di tengah capaian yang moncer pada urusan ekonomi tersebut, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkab Banyuwangi. Rekomendasi urusan ekonomi antara lain, aspek belanja daerah. Meskipun terjadi peningkatan sebesar 2,5 persen dari tahun ke tahun, namun tingkat penyerapan belanja daerah belum maksimal, yakni hanya sebesar 78,3 persen.
Selain urusan ekonomi, kalangan dewan juga mencermati 14 urusan wajib maupun urusan pilihan yang lain. Sebanyak 14 urusan itu terdiri dari pendidikan; kesehatan; pertanian; pariwisata; koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); serta urusan pekerjaan umum. (radar)
