BANYUWANGI – Bupati Abdullah Azwar Anas mendorong semua pemerintah desa mencontoh model pelayanan publik yang dilakukan Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu, yang membuka layanan hingga malam hari.
Pelayanan hingga malam hari akan memudahkan warga mendapatkan akses pelayanan publik yang tidak bisa dilakukan pada siang hari. Menurut Anas, inovasi pelayanan publik malam hari yang dilakukan Desa Tegalarum patut diberi acungan jempol.
“Mereka ini dengan inisiatif sendiri, karena melihat kebutuhan warganya, mau melakukan pelayanan lebih kepada warga. Bagi saya ini luar biasa, apalagi dilakukan di level desa,” ujar Anas. Layanan pada malam hari itu, lanjut Anas, menunjukkan ada kemauan desa memudahkan warga ditopang kemajuan IT bisa mempercepat pelayanan publik.
“Ini contoh baik bagi desa lain. IT bisa mempermudah semua. Tentu juga ada goodwill dari aparat desanya,” kata Anas. Selain itu, Anas juga meminta aparat desa setempat memperhatikan kesejahteraan warga, termasuk lebih perhatian pada kondisi lingkungan sekitar.
“Tolong jemput bola bila ada orang-orang lansia atau sakit yang tidak mampu ke rumah sakit. Laporkan ke camat atau pemkab dengan segera untuk segera ditangani. Begitu pula dengan warga yang buta aksara difasilitasi agar bebas buta aksara dan anak-anak yang putus sekolah bisa diikutkan program kejar paket C,” ujar Anas.
Perlu diketahui, sebelum meluncurkan program Smart Kampung, Bupati Anas sudah menetapkan 23 desa dan 20 kelurahan sebagai percontohan desa program Smart Kampung. Kelurahan yang menjadi percontohan sebagian besar ada di Kecamatan Banyuwangi.
Percontohan level desa tersebar di 22 Kecamatan. Satu kecamatan ditetapkan satu desa sebagai percontohan, kecuali Kecamatan Muncar yang mendapat jatah dua desa. Kecamatan Sempu, Desa Tegalarum, ditetapkan sebagai desa percontohan program Smart Kampung.
Program Smart Kampung merupakan program yang digagas Pemkab Banyuwangi. Melalui program Smart Kampung, desa dituntut bisa melakukan percepatan pelayanan publik. Balai desa dijadikan centre of public dengan dilengkapi wifi.
Lewat dana desa, setiap desa wajib menganggarkan pengadaan wifi minimal di balai desa. Harapannya, anak-anak sekolah bisa mencari informasi dan mengerjakan PR di balai desa. Selain itu, dengan menggunakan teknologi informasi, kedepan pelayanan publik seperti Surat Pernyataan Miskin (SPM), surat keterangan lahir-mati, pindah dan datang, akta kelahiran, pengurusan kartu keluarga, cukup diurus sampai di tingkat desa/kelurahan saja. (radar)
