BANYUWANGI – Mantan anggota organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Banyuwangi yang dipulangkan dari Surabaya Selasa (26/1) lalu tampak lebih santai pada hari kedua di penampungan di Loka Bina Karya Penderita Cacat (LBKPaca), Jalan Brawijaya, Banyuwangi, kemarin (27/1).
Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Banyuwangi Sutrisno Edi mengungkapkan, pihaknya bersama pemerintah daerah membentuk jadwal kegiatan eks Gafatar selama di tempat penampungan. Saat ini sendiri pihaknya tengah memasuki proses assessment. Yakni penelusuran informasi dari para eks Gafatar.
“Proses assessment ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit jadi butuh kelanjutan lagi,” ujarnya setelah mewawancarai salah satu anggota eks Gafatar asal Muncar. Seperti yang tampak kemarin, Sutrisno sedang menggali informasi mengenai identitas lengkap, alasan bergabung dengan organisasi di Kalimantan, rencana kedepan, serta mengklarifikasi beberapa opini yang tersebar di masyarakat mengenai Gafatar.
Sutrisno menjelaskan, penggalian informasi tersebut berguna untuk mengetahui akar permasalahan hingga mendalam. Dengan demikian, katanya, pihaknya memiliki rumusan yang bisa dilaporkan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan penanganan sesuai tupoksi intansi masing-masing.
“Melalui assessment kita tahu persis akar permasalahan mereka serta bisa melapor ke instansiinstansi pemerintah agar mereka tahu apa yang perlu diperbantukan kepada kawan-kawan eks Gafatar ini,” jelasnya.
Sementara itu dari hasil assessment sementara, ia menangkap kesimpulan eks Gafatar asal Banyuwangi ini belum terpengaruh oleh paham ‘sesat’ yang selama ini diopinikan di masyarakat. Mantan pengikut organisasi yang dinahkodai Ahmad Musadeq ini mengaku menjalankan salat wajib dan menggunakan syahadat umat Islam.
Kejadian di Mempawah, Kalimantan Barat, tersebut menurut Sutrisno, banyak mempengaruhi psikologis eks pengikut Gafatar. Untuk membantu memulihkan psikologi mereka mengundang psikiater. Sementara itu instansi daerah baik dari Dinas Sosial, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, Taruna Siaga Bencana (Tagana) Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Bakesbangpol) bersinergi untuk memberikan pendampingan.
“Kami akan mendampingi dan membina mereka hingga akar rumput. Konsultasi dan konseling juga ada,” katanya. Sutrisno mengatakan, pihaknya akan mengajukan rujukan pada pemerintah agar memperhatikan masalah ekonomi Gafatar ke depannya.
Dinas Pendidikan juga perlu terlibat mengingat dari 12 anak-anak tersebut, sembilan diantaranya tidak mengikuti pendidikan formal. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Alam Sudrajat mengaku sudah mulai sosialisasi kepada pemerintah camat hingga tingkat RT mengenai kedatangan eks Gafatar ini.
Dia juga mengimbau pada masyarakat untuk menerima dan tidak mendiskriminasi anggota eks Gafatar. (radar)
